Rizal Afif Kurniawan.
Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil mempertahankan status sebagai lembaga publik yang memberikan informasi dengan meraih penghargaan kualifikasi informatif. Dhahana Putra, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, menyatakan rasa syukur karena prestasi ini tidak umum diraih oleh banyak lembaga publik.
Kemenkumham bersama 138 lembaga publik lainnya meraih status informatif dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dan Apresiasi Desa Tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Jumlah ini setara dengan 37, 7 persen dari 369 lembaga publik yang dinilai.
Dhahana mengungkapkan harapannya bahwa penghargaan ini akan meningkatkan kinerja Kemenkumham dalam menyediakan layanan informasi publik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya transparansi informasi sebagai fondasi demokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jumlah lembaga publik yang mendapatkan predikat informatif meningkat signifikan dari 15 pada tahun 2018 menjadi 139 pada tahun 2023, sementara lembaga yang tidak informatif menurun dari 303 menjadi 147. Ma'ruf berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Kemenkumham sebelumnya meraih predikat informatif pada tahun lalu, setelah pada 2021 menuju informatif, dan pada 2020-2019 cukup informatif.
Agung widodo 
Totong Setiyadi 
Indra Gunawan 
