Agus Mulya
Cilacap – Pemerintah Kabupaten Cilacap menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai barang milik negara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Senin (4/4). Pinjam pakai tersebut berupa gedung Terminal Tipe A Bangga Mbangun Desa, yang akan digunakan sebagai Mall Pelayanan Publik (MPP).
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Tatto Suwarto Pamuji, bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan, Marta Hardisarwono, di Ruang Gadri Rumah Dinas Bupati Cilacap. Ditemui usai acara penandatanganan, Marta berharap langkah ini dapat membangun ekosistem ekonomi baru di wilayah Kabupaten Cilacap.
“Metode ini merupakan salah satu cara memakmurkan terminal yang ada, dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan jadi satu. Di MPP ini, seluruh aktivitas pelayanan pemerintah daerah ada, ” kata Marta.
Marta menambahkan, dengan terbentukya ekosistem ekonomi yang baru, pendapatan daerah di Kabupaten Cilacap akan terdongkrak naik. Keberadaan MPP pada Terminal Tipe A Bangga Mbangun Desa juga dapat menjadi showroom berbagai produk unggulan di Kabupaten Cilacap. Di sisi lain, Marta memastikan MPP tidak akan menurunkan fungsi terminal sebagai salah satu simpul perhubungan.
“Justru pelayanan penumpang akan ditingkatkan. Nanti akan ada spionam. Setiap Bus yang masuk akan terdata mulai dari nomor kendaraan, nomor rangka, dan kondisi kendaraan. Penumpang keluar, juga ada manifest. Ada RF Id, jadi mobil lewat bisa dipantau menggunakan alat, ” jelasnya.
Bupati Tatto Suwarto Pamuji menjelaskan, Pemkab Cilacap telah menganggarkan 14 miliar untuk membangun MPP di Jalan Tentara Pelajar. Namun, anggaran tersebut direfocusing dalam rangka penanganan Covid-19. Pada Agustus 2021, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap, Pemkab Cilacap mencoba membuat terobosan dengan memanfaatkan lantai dua terminal tipe A Bangga Mbangun Desa sebagai calon lokasi MPP Kabupaten Cilacap.
“Alhamdulillah, permohonan Pemkab Cilacap disambut baik oleh Kementerian Perhubungan dengan memberikan izin untuk memanfaatkan bangunan lantai dua terminal tipe A Bangga Mbangun Desa sebagai lokasi penyelenggaraan MPP Kabupaten Cilacap, ” kata Bupati.
Bupati memastikan penataan MPP akan dilakukan dalam waktu dekat agar dapat segera beroperasi. Keberadaan MPP sendiri menurut Bupati tidak hanya untuk memberikan kemudahan akses pelayanan publik bagi masyarakat, tetapi juga untuk menata ekonomi dan mengembangkan berbagai sektor usaha. “Saya mau bagaimana ada upaya cinta produk Cilacap. Ini tidak akan diketahui kalau tidak ditampilkan. Di MPP, masyarakat dari manapun akan tahu ada apa di Cilacap, ” tegas Bupati. (*)
Totong Setiyadi 
